Semarang-Komisioner KPU Jawa Tengah Paulus Widiyanto mengatakan pihaknya sudah meminta KPU Klaten dan Boyolali, untuk memetakan dampak jika Merapi erupsi. Terlebih lagi, terkait pengaruhnya dengan pelaksanaan Pilkada 2020.
Menurutnya, kedua daerah itu berbatasan Gunung Merapi dan beberapa wilayah jaraknya cukup dekat dengan puncak Merapi.
Paulus menjelaskan, KPU di dua daerah yang berbatasan dengan Gunung Merapi itu sudah diajak berkomunikasi berkaitan dengan peningkatan status dari Merapi. Saat ini, KPU Klaten sudah memetakan ada 18 desa yang dimungkinkan terdampak erupsi Merapi. Sedangkan KPU Boyolali, sampai saat ini belum memberi laporan.
"Terkait dengan peningkatan status Merapi, kami juga berkoordinasi dengan teman-teman di dua kabupaten/kota di Jawa Tengah yang punya perbatasan langsung dengan Gunung Merapi. Yaitu Kabupaten Klaten dan Boyolali. Hasil koordinasi itu kita minta mereka untuk memetakan berapa kecamatan, berapa desa dan berapa TPS yang terdampak seandainya Merapi erupsi. Lalu berapa juga DPT di situ, apakah seluruhnya mengungsi ataukah hanya sebagian yang mengungsi," kata Paulus, Sabtu (14/11).
Paulus lebih lanjut menjelaskan, pihaknya akan terus memantau perkembangan terkini dari Gunung Merapi dan berkoordinasi dengan BPBD setempat. Bahkan, pihaknya juga telah melaporkan kepada KPU RI terkait dengan ancaman erupsi Merapi terhadap pelaksanaan pilkada di Klaten dan Boyolali.
"Dari hasil koordinasi dengan KPU RI, akan bisa menghasilkan skenario berkaitan dengan pengungsian untuk dibuatkan payung hukum apabila pemungutan suara dilakukan di luar wilayah," jelasnya.
Terpisah, Ketua Divisi Program dan Data KPU Boyolali Wardiman menyatakan bahwa wilayah yang dimungkinkan terdampak erupsi Merapi ada tiga desa. Yakni Desa Tlogolele, Klakah dan Jrakah.
Wardiman menjelaskan, untuk jumlah TPS di tiga desa itu ada 23 TPS tapi tidak semuanya terdampak. Sementara jumlah DPT di Desa Tlogolele ada 2.007 pemilih, Klakah ada 2.254 pemilih dan Jrakah ada 3.430 pemilih. (K-08)
0 komentar:
Posting Komentar