 |
| Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah |
Semarang-Pemprov Jawa Tengah akan memberikan fasilitasi bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk membuka perwakilannya di daerah. Sehingga, perwakilan KPK di daerah bisa melakukan mitigasi untuk upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan sejak dirinya memimpin Jateng pada 2013 lalu, sebenarnya sudah mengusulkan ada perwakilan KPK di daerah. Dengan adanya perwakilan KPK di daerah, akan sangat penting untuk melakukan mitigasi korupsi dan pemerintah daerah setempat juga bisa melakukan koordinasi supervisi pencegahan praktik korupsi.
Menurutnya, pencegahan praktik korupsi yang ada di Jateng tidak pernah berhenti dimitigasi. Tidak hanya kepala daerah yang sempat bersekolah antikorupsi di KPK, tetapi juga para pejabat struktural hingga eselon.
"Saya usulkan mesti ada perwakilan KPK di daerah, itu harus ada. Jawa Tengah siap memfasilitasi, minimal untuk proses-proses pencegahan dan supervisi pencegahan yang dilakukan. Kudus ini bagian yang saya ingatkan betul, karena Kudus ini unik. Bupati terpilihnya juga pernah mengalami hal serupa. Jadi, kalau begini ya residivis mengulang perbuatan yang sama," kata Ganjar, Sabtu di Wonosobo (27/7).
Lebih lanjut Ganjar menjelaskan, khusus untuk OTT Bupati Kudus Thamzil merupakan tindakan memalukan dan bisa dikatakan perbuatan nekat. Padahal, kepala daerah sekarang ini diawasi delapan institusi dan masyarakat.
"Bupatinya sekarang ini kan juga pernah mengalami hal serupa. Kalau seperti ini, dia jadi residivis," pungkasnya. (K-08)
0 komentar:
Posting Komentar