 |
| PLN menggandeng Kementerian Agraria dan KPK melakukan perbaikan tata kelola aset PLN. |
Semarang-Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali Haryanto WS mengatakan pihaknya menargetkan pada tahun ini, bisa melakukan sertifikasi seluruh aset yang dimilikinya di seluruh Indonesia. PLN menargetkan, 70 persen aset yang dimiliki bisa tersertifikasi pada tahun ini.
Haryanto menjelaskan, sejak 2019 kemarin pihaknya sudah melakukan pendataan seluruh aset yang dimiliki. Tujuannya, untuk proses pengurusan sertifikasi aset di seluruh wilayah Indonesia.
 |
| Haryanto Direktur Bisnis Jamali |
Menurutnya, sertifikasi aset itu untuk memberi perlindungan dan pengamanan aset negara. Oleh karena itu, pihaknya menggandeng Kementerian Agraria dan Tata Ruang bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka koordinasi perbaikan tata kelola aset.
"Kita kan masih banyak, sekitar 70 persen aset kita belum tersertifikasi di seluruh Indonesia. Karena lahannya cukup banyak dan prosesnya lambat, sehingga dengan dukungan KPK ini bersama Kementerian ATR/BPN bisa membantu kita. Sehingga, ini sangat berarti bagi kami. Kita berharap, tahun ini bisa mencapai target 70 persen sertifikasi aset," kata Haryanto di Hotel PO Semarang, Selasa (14/7).
Sementara Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra menyatakan, pihaknya akan mengawal proses pelaksanaan sertifikasi aset milik PLN di seluruh Indonesia. Karena, hal itu sebagai bagian dari legalitas hukum dan kepentingan pembangunan infrastruktur kelistrikan dan PLN.
Surya menjelaskan, dengan sertifikasi aset PLN ini juga memberikan kepastian hukum dan memitigasi risiko bisnis PLN.
"Ini juga jadi tantangan tersendiri, ya. Kita belum ada konsolidasi data yang kuta. Nah, ini yang coba kita lakukan melalui GTRA. GTRA itu kan lintas sektor. Data kami itu semestinya sama dengan datanya Kementerian BUMN," ujar Surya. (K-08)
0 komentar:
Posting Komentar