Ganjar Pranowo Gubernur Jateng |
Ganjar menjelaskan, keseimbangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan harus dijaga. Kementerian Perhubungan sebagai penanggungjawab, harus segera melakukan sosialisasi terkait kebijakan tersebut.
Menurut Ganjar, sosialisasi tidak hanya ditujukan pada sopir truk saja tetapi juga para pengusaha truk. Sebab, biasanya para pemilik truk memerintahkan sopir untuk memuat barang melebihi dimensi yang ditetapkan.
"Kebijakan ini perlu disosialisasikan, sehingga semua bisa sepakat. Para pemilik truk juga harus menjadi target utama sosialisasi. Kemarin sudah ada masukan, beberapa kawan juga komunikasi langsung dengan saya. Memang ada beberapa catatan yang diberikan terkait kebijakan pelarangan truk Odol ini," kata Ganjar.
Lebih lanjut Ganjar menjelaskan, kesepakatan bersama memang penting karena angkutan yang melebihi dimensi memiliki risiko bahaya cukup tinggi. Yakni selain menjadi penyebab kecelakaan, juga membuat jalan lebih cepat rusak.
"Truk pengangkut penambangan galian C juga membuat jalan remuk semuanya. Siapa yang bertanggung jawab soal itu? Maka harus ada kesepakatan bersama, terkait kebijakan pelarangan truk ODOL ini. Semua harus saling pengertian demi kebaikan bersama," pungkasnya. (K-08)
0 komentar:
Posting Komentar