Rabu, 15 November 2017

Peduli Pada UMKM, PLN Dihadiahi Penghargaan Pemkot Semarang

Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (kanan) menyerahkan
penghargaan kepada Manager Area Semarang Donny Ardiansyah karena peduli
terhadap pelaku UMKM dan koperasi di Kota Semarang.

Semarang, Upayanya ikut mengembangkan Kampung Batik di Kota Semarang lewat bantuan sosial perusahaan, mendapat apresiasi dari Pemerintah Kota Semarang. Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu secara khusus memberikan penghargaan keepada PT. PLN Distribusi Wilayah Jawa Tengah-Yogyakarta, di Hotel Candi Indah, Rabu (15/11).

PLN belum lama ini memberikan sejumlah peralatan membatik kepadapara perajin batik di Kampung Batik Semarang, agar semakin giat memproduksi kain batik tulis. 

Selain konsen terhadap pengembangan dan fasilitasi kepada para perajin di Kampung Batik Semarang, PLN juga menyalurkan sejumlah bantuan bagi warga Semarang. Di antaranya adalah pembuatan sumur artetis di Bringin, pelatihan manajemen bisnis bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta penyediaan fasilitas ruang publik melalui ”Semarang Digital Kreatif”.

Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau yang biasa disapa Mbak Ita mengatakan apa yang dilakukan PLN, merupakan bukti dari keseriusan perusahaan pelat merah itu kepada keberlangsungan pelaku usaha kecil dan kalangan koperasi. 

”Pemkot Semarang mengapresiasi komitmen, dukungan dan keberpihakan PLN dalam pengembangan koperasi dan UMKM yang ada wilayah kerjanya,” kata Ita.

Manager Area Semarang Donny Ardiansyah menambahkan, belum lama ini pihaknya memang memberikan bantuan kepada para perajin di Kampung Batik berupa alat pelatihan membatik, alat peraga edukasi bagi pendidikan anak usia dini (PAUD) serta sertifikasi bagi perajin batik.

”Sarana dan prasaran membatik yang kami berikan kepada perajin, diharapkan bisa meningkatkan kualitas produksi batik mereka,” ujarnya.

Terpisah, Deputi Manajer Komunikasi dan Bina Lingkungan PLN Distribusi Wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta Hardian Sakti Laksana menyatakan, pemberian bantuan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan kepada masyarakat. PLN ingin menunjukan kepedulian terhadap permasalahan yang ada di lingkungannya, dalam hal ini kelestarian batik Semarangan. (K-08)

CORE Indonesia Minta Pemerintah Lebih Berdayakan Potensi Ekonomi Perempuan Untuk Tingkatkan Inklusi Keuangan

Dirut BTPN Syariah Ratih Rachmawaty memberikan paparan tentang
inklusi keuangan dan pemberdayaan perempuan, Rabu (15/11).
Semarang, Secara nasional Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) pada 2016 yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan, indeks literasi keuangan di Indonesia sebesar 29,66 persen saja. Sementara, untuk indeks inklusi keuangan sudah mencapai 67,82 persen. Artinya, masih banyak masyarakat yang belum tersentuh layanan keuangan formal.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Hendri Saparini mengatakan sebenarnya indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan di Tanah Air, bisa lebih ditingkatkan lagi dengan memberdayakan potensi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Karena, jumlah UMKM di Indonesia lebih dari 58 juta unit dan baru sepertinya saja yang sudah bisa mengakses pembiayaan dari perbankan.

Menurutnya, untuk bisa meningkatkan inklusi keuangan pada tahun depan salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan menggunakan potensi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Karena potensi ekonomi dari perempuan belum tergarap dan hanya berkutat pada perlindungan hukum serta sosial saja. 

Dengan memberdayakan peranan perempuan dari sisi ekonominya, jelas Hendri, maka akan berdampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Bahkan, mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat.

"Kalaua selama ini pemerintah melakukannya itu kalau untuk perempuan lekatnya adalah program. Pemberdayaan perempuan lewat keluarga prasejahteranya. Padahal, yang bisa dilakukan untuk meningkatkan inklusi keuangan itu dengan memberdayakan perempuan bukan lewat program prasejahtera tapi karena dia punya potensi ekonomi. Ini yang belum dilakukan negara," kata Hendri di sela diskusi tentang "Inklus keuangan dan Pemberdayaan Perempuan Melalui pembiayaan Syariah", Rabu (15/11).

Lebih lanjut Hendri menjelaskan, sebenarnya potensi ekonomi perempuan sangat banyak dan potensial untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi. Apabila negara bisa mengubah pendekatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke pemberdayaan perempuan dari sisi potensi ekonominya, maka inklusi keuangan dan indeks literasi keuangan dengan sendirinya bisa terangkat.

Sementara, Direktur Utama BTPN Syariah Ratih Rachmawaty menambahkan, saat ini pihaknya sedang fokus pada kaum perempuan dari segmen praasejahtera produktif. Sebab, perempuan mempunyai peraan penting dalam perekonomian keluarga.

"Tidak hanya memberikan pembiayaan, kami juga memberikan pendampingan serta kesempatan kepada para perempuan di segmen prasejahtera produktif untuk meningkatkan penghasilan keluarga," ujarnya.

Sampai dengan September 2017 kemarin, jelas Ratih, total aset BTPN Syariah tercatat sebesar Rp8,54 triliun atau naiik 36 persen dari periode sebelumnya. (K-08) 

Pemprov Jateng Kebut Perekaman E-KTP Bagi 1,9 Juta Warganya

Semarang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus berupaya untuk melakukan perekaman data kepada penduduk di provinsi ini. Sebab, dari 35 juta penduduk di Jawa Tengah baru ada 25 juta penduduk yang sudah melakukan perekaman data E-KTP dari 27 juta penduduk wajib rekam data E-KTP.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sudaryanto mengatakan pihaknya terus melakukan jemput bola kepada masyarakat, yang memang diketahui belum melakukan perekaman data E-KTP. Karena, saat ini masih ada 1,9 juta penduduk belum rekam data E-KTP dan ditargetkan sebelum digelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2018 mendatang sudah semua penduduk melakukan perekaman data.

Menurutnya, seluruh petugas Dinas Kependudukan di masing-masing terus bekerja keras untuk bisa melakukan perekaman data penduduk yang belum terekam datanya. Bahkan, ada sejumlah daerah yang melakukan perekaman data penduduk hingga tengah malam. Hal itu dilakukan, agar warga sudah terekam datanya dan bisa mendapatkan surat keterangan untuk digunakan keperluan administrasi. Termasuk, untuk syarat menggunakn hak pilih di Pilkada Serentak 2018 mendatang.

"Memang masih kurang 1,9 juta penduduk belum rekam E-KTP. Sisanya itu ternyata adalah para TKI, atau kerja di luar pulau. Sehingga, petugas kami jemput bola mendatangi rumah-rumah penduduk, kalau-kalau ada yang belum melakukan perekaman E-KTP. Targetnya, akhir tahun harus rampung," kata Sudaryanto.

Lebih lanjut Sudaryanto menjelaskan, upaya jemput bola tidak hanya dilakukan ke rumah-rumah penduduk tapi juga ke sekolah. Karena, pada saat masuk gelaran Pilkada Serentak 2018 banyak siswa yang masuk usia 17 tahun.

"Cuma datanya pemilih pemula dari kalangan pelajar berapa, saya belum tahu," tandasnya. (K-08)

Buruh Kota Semarang Tolak Upah Murah

Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Kota Semarang melakukan aksi unjuk rasa menolak upah
murah dan menuntut pencabutan PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, di depan kantor gubernuran, Rabu (15/11).
Semarang, Ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Kota Semarang melakukan aksi long march dari bundaran Simpang Lima menuju kantor gubernur di Jalan Pahlawan, Rabu (15/11). Sambil berjalan kaki, massa membawa spanduk dan keranda bertulis penolakan upah murah untuk buruh. 

Gabungan elemen buruh di Kota Semarang dan Kabupaten Demak itu menuntut, upah minimum kota (UMK) Kota Semarang pada 2018 sebesar Rp2,7 juta per bulan. 

Ketua DPD FKSPN Kota Semarang Heru Budi Utoro mengatakan upah yang diterima buruh di Jawa Tengah, pada saat ini terbilang rendah dibandingkan daerah lain di luar Jawa Tengah. Misalnya buruh di Jawa Barat dan Jawa Timur.

Oleh karenanya, kalangan buruh sebelum penetapan UMK 2018 sudah melakukan survei di lima pasar tradisional di Kota Semarang untuk memunculkan angka usulan upah tahun depan. Hasilnya, survei yang dilakukan sejak September 2017 terjadi kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok. Sehingga, usulan angka upah sebesar Rp2,7 juta per bulan dianggap paling releven.

Menurutnya, jika pemerintah tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang memberi sinyal kenaikan upah 8,71 persen maka upah murah masih terjadi di Jawa Tengah. Sehingga, Aliansi Buruh Kota Semarang mendesak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak memakai acuan PP Nomor 78 Tahun 2015 di dalam menetapkan upah buruh tahun depan.

"Kita sampaikan kepada gubernur Jawa Tengah di dalam menetapkan upah di 35 kabupaten/kota tidak menggunakan formulasi PP 78, karena formulasi itu tidak relevan bagi kebutuhan buruh sesungguhnya. Kami sudah melakukn survei di sejumlah pasar tradisional, dan hasilnya muncul angka Rp2,5 juta serta ditambah pertumbuhan ekonomi dan inflasi angkanya menjadi Rp2,7 juta per bulan. Sehingga, kami gubernur agar bisa menetapkan angka Rp2,7 juta sebagai upah buruh di Kota Semarang tahun depan," kata Heru.

Lebih lanjut Heru menjelaskan, PP 78 tidak relevan jika dipakai sebagai formulasi penetapan upah buruh. Sehingga, gubernur diharap lebih bisa melihat survei kebutuhan hidup layak (KHL) yang merupakan kebutuhan riil masyarakat.

"Kami akan kembali turun aksi jka gubernur tidak mendengarkan suara buruh dengan massa yang lebih besar. Jadi, kami minta gubernur bisa mendengarkan aspirasi buruh agar upah buruh Jateng bisa lebih sejahtera," pungkasnya. (K-08) 

KPU Konsolidasi Dengan Dinas Kependudukan Terkait Proses Rekam E-KTP Sebagai Syarat Pemilih

Semarang, Persyaratan untuk bisa memilih dalam ajang pesta demokrasi rakyat, baik pemilihan bupati/wali kota atau gubernur (Pilkada) 2018 adalah harus mempunyai kartu identitas yang dikeluarkan pejabat atau instansi berwenang.

Sampai dengan saat ini, sesuai dengan regulasi yang ada kartu identitas yaitu E-KTP merupakan syarat sah masyarakat bisa menggunakan hak pilih di tempat pemungutan suara (TPS). Hal itu berdasarkan pada norma hukum yang berlaku, yakni UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah Joko Purnomo mengatakan berdasarkan aturan dan norma hukum yang mengaturnya itu, maka persyaratan utama harus dipenuhi. Oleh karena itu, pihaknya terus berkonsolidasi dengan Dinas Kependudukan provinsi maupun kabupaten/kota untuk terus melakukan pendataan dan perekaman E-KTP. 

Guna memfasilitasi pemilih belum mempunyai E-KTP tetapi sudah melakukan perekaman data penduduk, jelas Joko, maka diperlukan surat keterangan yang nilainya atau kekuatan hukumnya sama dengan E-KTP dan bisa digunakan pada saat menggunakan hak suara di TPS mendatang. Upaya itu adalah langkah yang diambil untuk memenuhi norma dari hukum yang berlaku.

"Ketika kita melakukan pemutakhiran data pemilih di lapangan, kita akan identifikasi WN yang punya hak pilih tapi tidak punya KTP elektronik. Ini akan kita bawa ke Dinas Kependudukan setempat untuk dikonsolidasikan terkait data base pemilihnya. Sehingga, nanti akan dilakukan perekaman KTP elektronik," kata Joko.

Joko menjelaskan, dengan konsolidasi bersama Dinas Kependudukan setempat diharapkan masyarakat yang mempunyai hak pilih bsia menggunakannya di Pilkada Serentak 2018 mendatang. Sehingga, akan menaikkan angka partisipasi pemilih di Jawa Tengah pada pilkada mendatang.

Diketahui, Pilkada Serentak 2018 di Jawa Tengah akan digelar di Kabupaten Kudus, Temanggung, Banyumas, Karanganyar, Tegal, Magelang dan Kota Tegal. Selain pemilihan bupati/wali kota, di Jateng juga dihelat pemilihan gubernur/wakil gubernur periode 2018-2023. (K-08)