Senin, 18 Desember 2017

Polda Jateng Siagakan 12 Ribu Personel Amankan Natal

Aparat kepolisian memeriksa gereja sebelum digunakan
untuk perayaan Natal. 
Semarang-Mengantisipasi kerawanan yang terjadi saat perayaan Natal di Jawa Tengah, Polda Jateng akan mengerahkan sekira 11.560 personel kepolisian dibantu jajaran satuan wilayah lainnya. Pernyataan itu dikatakan Kabid Humas Polda Jateng AKBP Agus Triatmaja, di sela media gathering dengan wartawan di MG Setos Hotel, Senin (18/12).

Menurutnya, pengamanan perayaan Natal di Jawa Tengah yang dipusatkan di sejumlah tempat ibadah itu, bersifat terbuka dan tertutup. Artinya, ada petugas yang berseragam dan ada petugas memakai pakaian biasa. Hal itu dilakukan, untuk meminimalkan tindakan yang berpotensi mengganggu ibadah umat Nasrani.

Agus menjelaskan, untuk setiap gereja pola penjagaannya akan berbeda sesuai dengan tingkat kerawanan wilayah dan juga jumlah jemaatnya. Termasuk, untuk pengaturan lalu lintas jika gereja berada di pinggir jalan.

Rencananya, lanjut Agus, untuk pemetaan pengamanan Natal di Jawa Tengah, akan digelar rapat koordinasi lintas sektoral dengan melibatkan sejumlah instansi terkait, Selasa (19/12).

"Dari Polda Jawa Tengah telah memersiapkan rencana pengamanan yang akan melibatkan hampir 12 ribu personel. Baik itu dari polda maupun satuan wilayah jajaran. Sasaran pengamanan, dari aksi terorisme," kata Agus.

Lebih lanjut perwira menengah di Polda Jateng yang akan naik pangkat komisaris besar (kombes) tersebut menjelaskan, semua personel akan disiapkan untuk melakukan pengamanan di tempat-tempat ibadah umat Nasrani. Selain itu, pihaknya juga akan menjalin kerja sama dengan organisasi masyarakat (ormas) Islam di Jawa Tengah, misalnya NU dan Muhammadiyah, untuk ikut menjaga keamanan di wilayah masing-masing. (K-08)

Dirlantas: Anggota Saya Siagakan Antisipasi Kemacetan di Gerbang Tol Brexit

Sebuah mobil melintas di gerbang tol. Libur akhi tahun ini
Ditlantas Polda Jateng akan mengantisipasi lonjakan
kendaraan di Gerbang Tol Brexit. 
Semarang-Menjelang liburan akhir tahun, banyak dimanfaatkan untuk mengisi liburan ke luar kota. Sehingga, akan berdampak pada volume kendaraan di jalan.

Meski tidak sepadat pada saat masa arus mudik dan balik Lebaran kemarin, namun sejumlah pihak sudah melakukan sejumlah antisipasi untuk menghadapi kepadatan arus lalu lintas. Salah satunya adalah jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah.

Dirlantas Polda Jateng Kombes Pol Bakaruddin mengatakan pihaknya sudah melakukan persiapan sejak jauh hari, untuk menghadapi liburan akhir tahun. Baik personel maupun sarana dan prasarana pendukungnya.

Menurutnya, antisipasi untuk menghadapi kemacetan di liburan akhir tahun selama 10 hari tersebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait. 

Namun demikian, jelas Bakaruddin, titik kerawanan kemacetan yang akan menjadi pusat perhatian di Jawa Tengah berada di Gerbang Tol Brebes Exit Timur (Brexit).

"Titik rawan kemacetan masih ada di Brexit. Kita juga laksanakan rekayasa lalu lintas, sama seperti arus mudik balik Lebaran. Kita akan terapkan metode 3:1, tiga dari barat dan satu dari timur. Kalau terjadi stag (macet), ya kita terapkan 4:0. Yaitu, empat lajur dari barat semua nanti buka tutup," kata Bakharuddin.

Lebih lanjut Bakaruddin menjelaskan, untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di jalur pantura atau selatan, pihaknya akan berkoordinasi dengan para pengusaha truk. Karena, sesuai instruksi dari Kementerian Perhubungan, truk dengan sumbu tiga ke atas dilarang melintas pada 22-23 Desember 2017 dan pada 30 Desember 2017 sampai 1 Januari 2018.

"Kalau bebannya padat, polisi akan lakukan diskresi. Truk-truk itu akan diarahkan masuk ke kantong-kantong parkir," pungkasnya. (K-08)

Keberagaman Nusantara Jadi Inti Pokok Buku Kapolda

Semarang-Belakangan ini, banyak kelompok orang yang mulai memertanyakan kesukuan, ras dan juga agama kelompok lain. Padahal, keberagaman yang terjadi di Tanah Air sebenarnya merupakan warisan leluhur yang dikelola para pendiri bangsa melalui Bhinneka Tunggal Ika. 

Munculnya isu dan tantangan kebhinekaan yang ada di Indonesia dalam waktu beberapa tahun ke belakang ini, ditangkap Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono dan dituangkan dalam sebuah buku berjudul "Memimpin dalam Keberagaman, Kearifan Lokal Menjaga NKRI."

Dalam bedah bukunya yang dilakukan di Patra Convention and Hotel Semarang, Senin (18/12), kapolda menjelaskan upaya menjaga dan merawat kebhinekaan adalah suatu hal yang mutlak dibutuhkan bangsa Indonesia sekarang ini.

Menurutnya, seorang pemimpin memiliki peran penting di dalam menjaga kebhinekan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebab, Indonesia memiliki keberagaman etnis, suku, agama dan ras.

Condro menjelaskan, saat dirinya bertugas di Papua, dalam satu kecamatan terdapat beragam suku dan bahasa. Sehingga, keberagaman menjadi sesuatu yang istimewa di Indonesia dan harus dijaga serta dirawat.

"Penuh keberagaman. Jadi, bagaimana kita mengelola keberagaman itu supaya tetap bisa terjaga kondusivitas wilayah dan tidak terjadi perpecahan. Mudah-mudahan, buku yang saya tulis bisa memberikan wawasan ilmu pengetahuan dan pencerahan. Syukur-syukur, memberi inspirasi kepada keluarga besar Polri maupun masyarakat," kata Condro.

Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang hadir dalam bedah buku tersebut mengapresiasi buah pikir kapolda. Menurutnya, kapolda benar-benar mampu menjaga keberagaman yang ada di Jawa Tengah.

"Beliau itu kalau menghadapi masalah yang berkaitan dengan keberagaman, lebih mengutamakan cara-cara persuasif dan komunikatif. Istilah Jawanya "nylondohi" kalangan atas dan bawah," ujarnya. (K-08)

Keberagaman Nusantara Jadi Inti Pokok Buku Kapolda

Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono (kiri) menyerahkan buku hasil
tulisannya berjudul "Memimpin dalam Keberagaman, Kearifan Lokal
Menjaga NKRI kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, di Patra
Convention and Hotel, Senin (18/12).
Semarang-Belakangan ini, banyak kelompok orang yang mulai memertanyakan kesukuan, ras dan juga agama kelompok lain. Padahal, keberagaman yang terjadi di Tanah Air sebenarnya merupakan warisan leluhur yang dikelola para pendiri bangsa melalui Bhinneka Tunggal Ika. 

Munculnya isu dan tantangan kebhinekaan yang ada di Indonesia dalam waktu beberapa tahun ke belakang ini, ditangkap Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono dan dituangkan dalam sebuah buku berjudul "Memimpin dalam Keberagaman, Kearifan Lokal Menjaga NKRI."

Dalam bedah bukunya yang dilakukan di Patra Convention and Hotel Semarang, Senin (18/12), kapolda menjelaskan upaya menjaga dan merawat kebhinekaan adalah suatu hal yang mutlak dibutuhkan bangsa Indonesia sekarang ini.

Menurutnya, seorang pemimpin memiliki peran penting di dalam menjaga kebhinekan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebab, Indonesia memiliki keberagaman etnis, suku, agama dan ras.

Condro menjelaskan, saat dirinya bertugas di Papua, dalam satu kecamatan terdapat beragam suku dan bahasa. Sehingga, keberagaman menjadi sesuatu yang istimewa di Indonesia dan harus dijaga serta dirawat.

"Penuh keberagaman. Jadi, bagaimana kita mengelola keberagaman itu supaya tetap bisa terjaga kondusivitas wilayah dan tidak terjadi perpecahan. Mudah-mudahan, buku yang saya tulis bisa memberikan wawasan ilmu pengetahuan dan pencerahan. Syukur-syukur, memberi inspirasi kepada keluarga besar Polri maupun masyarakat," kata Condro.

Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang hadir dalam bedah buku tersebut mengapresiasi buah pikir kapolda. Menurutnya, kapolda benar-benar mampu menjaga keberagaman yang ada di Jawa Tengah.

"Beliau itu kalau menghadapi masalah yang berkaitan dengan keberagaman, lebih mengutamakan cara-cara persuasif dan komunikatif. Istilah Jawanya "nylondohi" kalangan atas dan bawah," ujarnya. (K-08) 

Pertamina Tegaskan Tidak Akan Tarik 3 Kg Untuk Rakyat Miskin

Pedagang makanan mulai menggunakan Bright Gas 5,5 kg sebagai
pengganti elpiji melon. 
Semarang-Selama ini muncul isu "kelangkaan" tabung bersubsidi ukuran tiga kilogram, yang kemudian membuat masyarakat kurang mampu kesulitan untuk mendapatkannya. 

Namun, ketika Pertamina menggelar operasi pasar tabung kilogram di daerah yang disebut mengalami "kelangkaan", ternyata penyerapannya tidak terlalu banyak. Sehingga, ada dugaan jika elpiji melon tersebut disalahgunakan masyarakat yang bukan sasarannya.

Unit Manager Communication and CSR Pertamina Jawa Bagian Tengah Andar Titi Lestari mengatakan memang ada indikasi jika tabung elpiji ukuran tiga kilogram itu, banyak yang memanfaatkannya. Tidak hanya kalangan masyarakat miskin saja, tetapi juga kelas menengah ke atas dan juga para pemilik peternakan serta pertanian.

Padahal, sesuai peruntukkannya, elpiji bersubsidi itu untuk masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Andar menjelaskan, isu terbaru yang muncul kemudian adalah ada anggapan Pertamina akan menarik elpiji ukuran tiga kilogram dan akan diganti dengan Bright Gas 5,5 kilogram. Padahal, program trade in atau promo tukar tabung bersubsidi ke Bright Gas 5,5 kilogram murni bukan paksaan.

Menurutnya, penukaran tersebut bukan mengarahkan masyarakat miskin yang memang berhak atas elpiji tiga kilogram ke tabung berwarna merah muda tersebut. Namun, tujuan trade in adalah untuk memfasilitasi masyarakat mampu yang memiliki tabung melon ditukar dengan Bright Gas 5,5 kilogram.

"Bahwa tidak ada sama sekali Pertamina itu mengganti tiga kilogram kemudian mengarahkan ke 5,5 kilogram. Itu tidak benar. Program 5,5 kilogram murni program promosi. Memang, Pertamina itu punya program trade in atau tukar tabung tiga kilogram ke 5,5 kilogram. Jadi, mereka yang mampu kemudian punya tabung tiga kilogram, kita bantu untuk trade in," kata Andar.

Program trade in, jelas Andar, masyarakat mampu yang memiliki 2-3 tabung tiga kilogram ditukar dengan satu tabung 5,5 kilogram secara gratis. Sehingga, isu Pertamina menarik tabung bersubsidi itu dan menggantinya dengan tabung berwarna merah muda tersebut tidak benar.

"Pertamina tidak ada kebijakan menarik tabung tiga kilogram dan memaksa masyarakat untuk beralih ke 5,5 kilogram," tandasnya. (K-08)

Tahun Depan, Harga Rumah Subsidi Naik Rp7 Juta

Seorang calon konsumen bertanya tentang harga rumah subsidi yang
ditawarkan pengembang perumahan. 
Semarang-Siap-siap bagi yang mau mencari rumah bersubsidi atau rumah melalui pogram fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) pada tahun depan. Sebab, harganya akan dinaikkan pemerintah sebesar Rp7 juta per unitnya dari semulai Rp123 juta.

Kebijakan kenaikan rumah bagi rumah FLPP tersebut, sebelumnya sudah melalui kajan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Wakil Ketua DPD Real Estat Indonesia (REI) Bidang Promosi, Humas dan Publikasi Dibya Hidayat mengatakan pembangunan rumah subsidi tersebut, awalnya untuk mendukung program Sejuta Rumah yang digalakkan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Program tersebut sukses menarik perhatian masyarakat, karena rumah merupakan kebutuhan mendasar manusia.

Menurutnya, kehadiran rumah FLPP untuk merealisasikan keinginan masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal dengan harga terjangkau. Terutama, bagi masyarakat berpenghasilann rendah (MBR).

Namun, jelas Dibya, pada tahun depan harga rumah FLPP akan mengalami penyesuaian. Hal itu tidak lepas, karena dampak dari naiknya harga tanah dan juga bahan bangunannya.

"FLPP harganya dinaikkan jadi Rp130 juta per unitnya. Tandanya adalah harga perolehan tanah semakin tinggi dan harga bahan bangunan ada yang begejolak. Jadi, pemerintah menaikkan harga rumah FLPP," kata Dibya.

Lebih lanjut Dibya menjelaskan, kenaikan harga rumah bersubsidi itu akan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya hingga 2020 mendatang. Di samping itu, kenaikan tersebut sesuai dengan yang telah diatur pemerintah melalui Kementarian PUPR.

"Harga tersebut berlaku pada awal tahun depan. Jadi, para pengembang dan masyarakat mulai 1 Januari 2018 sudah bisa menggunakan harga baru," pungkasnya. (K-08)