Menag: Kesadaran Membayar Zakat Harus Dibangun

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyerahkan kartu zakat ke salah
satu ASN di lingkungan Pemprov Jateng, Rabu (24/1).

Semarang-Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin mencanangkan gerakan sadar zakat untuk tingkat Provinsi Jawa Tengah, di gedung Gradhika Bhakti Praja, Rabu (24/1).

Menurut Lukman, gerakan sadar zakat sangat penting dilakukan untuk memaksimalkan potensinya. Sebab, secara nasional saja potensi zakat cukup besar.

Lukman menjelaskan, potensi zakat di tingkat nasional mencapai Rp270 triliun. Namun, penerimaannya hanya mencapai Rp6 triliun.

Lukman mengakui, ada beberapa kendala yang membuat kesadaran membayar zakat di masyarakat masih rendah. Padahal, jumlah penduduk muslim di Indonesia cukup besar dan salah satu terbesar di dunia.

Oleh karenanya, perlu ada pemahaman tentang zakat kepada masyarakat. Salah satunya, ada bagian 2,5 persen dari harta yang dimiliki merupakan milik orang lain.

"Dengan membangun kesadaran umat, bahwa zakat itu sangat penting. Lalu kemudian, bagaimana para amil zakat dan Baznas di semua jajaran dan kita semua bisa membangun rasa percaya di tengah masyarakat," kata Lukman, Rabu (24/1).

Lebih lanjut politikus PPP tersebut menjelaskan, dengan membangun kesadaran membayar zakat di masyarakat, maka akan bisa dimanfaatkan untuk pengelolaan pemberdayaan masyarakat miskin.

Sementara, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menambahkan, untuk di tingkat provinsi akan lebih ditekankan pada para aparatur sipil negara (ASN). Karena, jumlah ASN muslim di lingkungan provinsi sebanyak 14.700 orang. Dari jumlah itu, potensi zakat yang diterima mencapai Rp1,7 miliar. (K-08)

Ganjar Tunjuk Yazid Sebagai Plt Bupati Kebumen

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyerahkan bantuan kursi roda ke
salah satu penerima di gedung Gradhika Bhakti Praja, Rabu (24/1).

Semarang-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad sebagai tersangka, karena diduga kuat menerima gratifikasi dalam bentuk uang. Sang bupati disangka tersangkut kasus korupsi, yang sebelumnya juga ditangani KPK melibatkan bawahannya.

Gubernur Jawa Tengah Pranowo mengatakan dirinya sudah menerima laporan pengunduran diri Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad, setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.

Menurutnya, alasan bupati mengundurkan diri dari jabatannya, agar bisa berkonsentrasi dengan kasus hukum yang sedang dihadapinya.

Ganjar menyatakan, agar roda pemerintahan di Pemkab Kebumen tetap berjalan, dirinya menunjuk Wakil Bupati Yazid Mahfudz sebagai pelaksana tugas (plt) bupati.

"Bupati Kebumen sudah telpon saya mau mengundurkan diri. Kalau dia mau ada upaya hukum silakan saja, tapi kalau sudah mau mundur dan sebagainya, ya nanti kita siapkan penggantinya. Wakilnya otomatis di plt-kan dulu," kata Ganjar, Rabu (24/1).

Lebih lanjut politikus PDIP itu menjelaskan, dirinya tidak kaget dengan kejadian tersebut. Sebab, kasus korupsi di Kebumen sudah terjadi lama. Karena, sebelumnya KPK menangkap tangan (OTT) Sekda Kebumen Adi Pandoyo pada Desember 2016 lalu. Penahanan Adi, atas kasus proyek di Dinas Pendidikan Kebumen, Oktober 2016.

Ganjar: Butuh Politik Energi Untuk Arahkan Kebijakan Pemanfaatan Energi Terbarukan

Cagub Jateng Ganjar Pranowo menyebut, perlu adanya
politik energi untuk bisa manfaatkan energi terbarukan
lebih maksimal. 

Semarang-Melimpahnya sumber daya di Jawa Tengah menjadi seksi dan incaran bagi sejumlah pihak untuk mengelolanya. Baik untuk kepentingan industri maupun kebutuhan rumah tangga.

Calon gubernur (Cagub) Jateng Ganjar Pranowo mengatakan persoalan mengenai energi fosil, sudah menjadi bahan perbincangan sejak lama. Bahkan, wacana enegi dari fosil akan segera habis juga sudah didengungkan sejak lama.

Ganjar yang masih menjabat sebagai gubernur Jateng itu menyebutkan, dibutuhkan political will atau kebijakan politik untuk mengarahkan pada pemanfaatan energi baru terbarukan.

Menurutnya, upaya tersebut bukan hanya keinginan daerah dan kerja PLN saja tetapi juga melibatkan campur tangan pemerintah pusat. Yakni Kementerian ESDM untuk memikirkan kebijakan pemanfaatan energi terbarukan di Jateng. 

"Harapan saya bukan hanya kerjanya PLN saja tapi juga Kementerian ESDM, agar politik energi kita pelan-pelan mulai bergeser pada energi baru terbarukan. Ini kita harapkan betul. Kalau kita punya energi gas, ya gasnya dipakai. Kalau ada panas bumi coba dimanfaatkan, agar kita bisa memerhatikan perkembangan industri yang lebih hijau di masa depan," kata Ganjar.

Lebih lanjut politikus PDIP itu menjelaskan, pemprov Jateng sudah beberapa upaya membuat kebijakan untuk memanfaatkan energi terbarukan yang dimiliki. Mulai dari energi panas bumi, angin dan air. Namun demikian, diakuinya jika pemanfaatan tersebut belum maksimal. (K-08)

Sudirman: Baru 4 Persen Potensi Energi Terbarukan Yang Dimanfaatkan di Jateng

Cagub Sudirman Said memaparkan tentang energi baru
terbarukan di Kampus UIN Walisongo, Rabu (24/1).

Semarang-Potensi energi terbarukan di Jawa Tengah masih sangat sedikit yang dimanfaatkan. Dari kapasitas 7.200 Mega Watt (MW), yang dimanfaatkan baru empat persen saja. Pernyataan itu dikatakan Calon gubernur (Cagub) Sudirman Said, saat menjadi pembicara dalam seminar "Masa Depan Energi dan Sumber Daya Alam/Mineral di Jateng", di Kampus Universitas Islam Negeri Walisongo, Rabu (24/1).

Menurut mantan menteri ESDM era Presiden Joko Widodo itu, sebenarnya energi baru terbarukan bisa menjadi andalan di Jawa Tengah pada masa mendatang. Karena, potensi yang dimiliki Jateng cukup melimpah.

Sudirman menjelaskan, energi merupakan sektor yang dibutuhkan semua orang. Sehingga, daerah harus bisa mengelola potensi yang dimiliki menjadi energi baru terbarukan.  

Hanya saja, karena belum konsennya pemerintah daerah terhadap pemanfaatan energi baru terbarukan tersebut, maka potensi-potensi yang dimiliki tidak tergali.

"Jateng ini wilayah yang subur. Ada enam gunung berapi dengan potensi panar buminya, dan puluhan sungai serta waduk sebagai sumber energi listrik dari air. Semua itu masih sangat sedikit yang dimanfaatkan sebagai energi baru terbarukan," kata Sudirman.

Lebih lanjut Sudirman menjelaskan, energi terbarukan yang bisa dikelola dengan baik tersebut akan menjadi penanda dari kedaulatan masyarakat suatu daerah. 

Oleh karena itu, apabila dirinya mendapat kesempatan membangun Jateng, maka akan mencoba mengelola potensi energi terbarukan dengan mengundang pihak ketiga atau investor. Baik dari dalam atau luar negeri.

"Jerman, Turki dan Perancis cukup bagus dalam memanfaatkan energikan terbarukan," pungkasnya. (K-08)

PES: Suku Bunga 6,5 Persen Fix 3 Tahun Bantu Masyarakat Beli Rumah

Wibowo Tedjo Sukmono
Wakil Ketua Property Expo Semarang

Semarang-Pemerintah memberikan angin segar bagi masyarakat, yang ingin mendapatkan rumah idaman. Yakni melalui kebijakan suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR), dan berlaku di semua perbankan.

Wakil Ketua Property Expo Semarang Wibowo Tedjo Sukmono mengatakan kebijakan yang diberikan pemerintah melalui suku bunga KPR itu, dinilai memberi keuntungan kedua belah pihak.

Dari sisi pengembang perumahan, akan mendongkrak penjualan rumah karena suku bunga lebih ringan. Sedangkan dari konsumen, bisa memeroleh rumah dengan angsuran kredit yang tetap fix dengan jangka waktu tertentu.

Menurutnya, momentun yang baik tersebut harus bisa dimanfaatkan masyarakat. Terlebih lagi, harga rumah, terutama rumah bersubsidi atau dengan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) awal 2018 ini sudah mengalami kenaikan.

Bowo menjelaskan, rumah bersubsidi sebelumnya dihargai Rp123 juta sekarang menjadi Rp130 juta per unitnya.

"Pemerintah sangat mendukung, di mana suku bunga hanya 6,5 persen per tahun fix tiga tahun. Yang fix lima tahun itu 6,99 persen. Hampir semua perbankan suku bunganya sama. Ini suatu kebijakan dari pemerintah yang sangat bagus," kata Bowo, Selasa (23/1).

Lebih lanjut Bowo menjelaskan, di Jateng yang masih memiliki segmen pasar terbesar ada di rumah bersubsidi dan rumah menengah dengan harga di bawah Rp500 juta. Oleh karena itu, di awal tahun menjadi momentum membeli rumah karena didukung fasilitas pembiayaan dari pemerintah.

"Doakan kan saja, suku bunga bisa turun lagi. Karena infonya, akan diturunkan lagi di posisi lima poin," pungkasnya. (K-08)

Awal Tahun Penjualan Rumah Masih Biasa

Dibya Hidayat
Ketua Property Expo Semarang

Semarang-Awal tahun ini, masih belum memberikan harapan baru bagi para pengembang perumahan di Jawa Tengah. Sebab, pameran perumahan yang digelar awal Januari 2018 di Mal Paragon hanya mencatatkan penjualan rumah sebanyak 30 unit dari target 60 unit rumah.

Ketua Property Expo Semarang Dibya Hidayat mengatakan bila dibandingkan periode yang sama tahun kemarin, angka penjualan rumah hampir sama. Yakni sebanyak 32 unit rumah pada Januari 2017.

Menurutnya, di awal tahun ini belum ada perubahan yang berarti di sektor properti. Penjualan perumahan yang masih merosot dan jauh dari target, dianggapnya sebagai berhentinya market properti.

"Pencapaiannya di angka 30 unit rumah. Untuk pembukaan awal tahun masih oke. Kalau melihat tren dari akhir tahun sampai awal tahun, belum terjadi pertumbuhan permintaan sesuai dengan harapan. Ya kira-kira begitu, masih berhenti marketnya. Ini yang masih menjadi pertanyaan, katanya pemerintah perekonomian sudah membaik tapi riil bisnisnya tidak demikian," kata Dibya, Selasa (23/1).

Lebih lanjut Dibya menjelaskan, beberapa faktor yang memengaruhi perlambatan penjualan rumah adalah masih sedikitnya pengembang membangun rumah bersubsidi atau dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hal itu disebabkan karena masih terbatasnya lahan yang tersedia.

Namun demikian, lanjut Dibya, angin segar yang masih bisa memberi harapan adalah suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) masih stabil. (K-08)

Menag: Kenaikan Ongkos Haji Masih Dalam Pengkajian

Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin menandatangi prasasti dalam
rangka peresmian kantor KUA se Jateng di Wisma Perdamaian, Rabu
(24/1).

Semarang-Kebijakan pajak lima persen yang ditetapkan Pemerintahan Saudi Arabia, berdampak pada kenaikan biaya haji tahun ini. Kebijakan pajak itu tidak bisa diganggu gugat, dan mulai berlaku pada 1 Januari 2018.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin mengatakan saat ini, pihaknya belum mengetahui berapa nanti ongkos biaya haji setelah dinaikkan. Sebab, sampai dengan sekarang baru memasuki pembahasan di awal dan belum diputuskan DPR.

Menurutnya, pemerintah baru mengusulkan rancangan biaya perjalanan haji tahun ini. Karena, dari perhitungan yang sudah dilakukan ada tiga hal penyebab kenaikan ongkos haji tersebut.

Lukman menjelaskan, penyebab pertama adalah kenaikan bahan bakar avtur pesawat udara yang mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Kedua adalah pajak dari pemerintahan Saudi Arabia yang dikeluarkan selama ibadah haji, mulai dari penginapan, makanan dan transportasi. Terakhir adanya penambahan layanan makan di Mekkah, jika sebelumnya 25 kali makan menjadi 50 kali makan di Tanah Suci.

"Karena tiga hal inilah, makanya pemerintah mengajukan rancangan. Jadi ini belum pasti, ya. Kami mengajukan rancangan biaya haji tahun ini naik sebesar sekitar Rp900 ribu dibanding tahun lalu. Itu artinya 2,58 persen dari biaya sebelumnya," kata Lukman di Wisma Perdamaian, Rabu (24/1).

Lebih lanjut Lukman menjelaskan, rancangan kenaikan biaya haji 2,58 persen tersebut lebih kecil bila dibandingkan pajak yang diberlakukan pemerintahan Saudi Arabia.

"Sekali lagi, ini baru rancangan. Masih akan didalami dan dibahas di DPR," ujarnya.

Diwartakan sebelumnya, Kementerian Agama mengusulkan kenaikan biaya haji tahun ini. Jika sebelumnya biaya naik haji Rp34.890.312, pada tahun ini diprediksi menjadi Rp35.790.982.

BPBD Jateng Minta Warga Waspadai Tanah Bergerak di 3 Wilayah

Sarwa Pramana
Kepala BPBD Jateng

Semarang-Provinsi Jawa Tengah menjadi wilayah yang paling banyak terjadi bencana alam, sehingga mendapat julukan supermarket bencana.

Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng Sarwa Pramana mengatakan ada 2.463 kasus bencana alam pada 2017 kemarin, dan paling banyak adalah bencana tanah longsor 1.091 kali.

Terkait dengan peristiwa kebencanaan secara umum, pihaknya sudah mengambil langkah-langkah maksimal penanganannya. Sedangkan untuk tanah longsor dan gerakan tanah lainnya, juga telah dilakukan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko yang terjadi.

Menurut Sarwa, di wilayah Jateng ada tiga daerah yang perlu mendapat perhatian serius terkait pergerakan tanahnya. Yakn di Kabupaten Wonosobo, Purworejo dan Banjarnegara.

Untuk ketiga kabupaten tersebut, ada beberapa daerah yang warganya harus direlokasi karena tanahnya tidak stabil.

"Yang menarik adalah di Wonosobo banyak gerakan tanah yang warganya harus direlokas, termasuk di Purworejo. Di Purworejo ada gerakan tanah yang masyarakatnya harus direlokasi," kata Sarwa.

Guna memaksimalkan pelayanan dan penanganan kebencanaan yang terjadi di Jateng, lanjut Sarwa, pemprov dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah menandatangani kerja sama tentang dana siap pakai untuk siaga darurat bencana. Dana yang digulirkan untuk Jateng sebesar Rp9,4 miliar, dan digunakan sebagai dana operasional posko siaga, pengadaan logistik dan peralatan darurat bagi provinsi dan 20 kabupaten/kota.

"Kesiapan logistik untuk antisipasi bencana tahun ini kurang lebih sebesar Rp1,2 miliar dengan rincian Rp200 juta melalui Dana Siap Pakai dan Rp996 juta dari APBD provinsi," pungkasnya. (K-08)

BNPB: 2017 Terjadi 2.300 Lebih Bencana Alam Dengan Skala Besar di Indonesia

Sutopo Purwo Nugroho
Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB

Semarang-Sepanjang 2017 kemarin, sejumlah wilayah di Indonesia kerap dilanda bencana alam. Mulai dari bencana banjir, tanah longsor hingga angin puting beliung.

Daerah-daerah di Indonesia yang paling sering terjadi bencana alam pada tahun kemarin adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Aceh dan juga Kalimanten Selatan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, ada sekira 2.341 kejadian bencana alam di seluruh wilayah di Tanah Air.

Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan akibat bencana alam yang terjadi itu, mengakibatkan 3,49 juta jiwa masyarakat harus mengungsi dan 47.442 rumah rusak berat dan ringan.

Sementara, fasilitas pendidikan yang dilapokan mengalami kerusakan ada 1.272 unit dan 113 fasilitas kesehatan juga rusak. Serta, 698 rumah ibadah mengalami kerusakan.

Apabila dihitung kerugian yang dialami akibat bencana, jelas Sutopo, jumlahnya mencapai Rp30 triliun. Sedangkan dampak kerugian material paling besar ada di Pulau Bali, karena aktivitas vulkanik dari Gunung Agung. Yakni mencapai Rp11 triliun, karena ekonomi pariwisata di pulau tersebut terganggu.

"Kalau berdasarkan hasil rekap data yang dilakukan BNPB, total selama 2017 ada 2.341 kejadian bencana alam yang dilaporkan. Ini bencana-bencana yang cukup besar di Indonesia. Kalau di Jateng saja itu ada 2.463 bencana. Kenapa di Jateng banyak, karena yang kecil-kecil juga ikut dihitung," kata Sutopo.

Lebih lanjut Sutopo menjelaskan, jumlah bencana alam paling banyak ada di wilayah Jateng. Yakni mencapai 2.463 kasus. Hal itu terjadi, karena setiap kasus kebencanaan, termasuk yang kecil ikut dilaporkan.

"Banyaknya bencana di Jateng yang dilaporkan, karena masyarakat selalu meminta bantuan ke BPBD. Ada laporan sapi tercebur sumur, minta bantuannya ke BPBD," ujarnya.

Sementara, untuk di wilayah Jateng dampak bencana paling buruk menjelang akhir tahun. Yaitu, ada perlintasan badai siklon tropis Cempaka yang mengakibatkan banjir bandang dan angin puting beliung di sejumlah wilayah di Jateng.

"Setidaknya ada 26 kabupaten/kota di Jateng, Jabar dan DIY yang terkena dampak dari badai Cempaka. Kerugiannya kurang lebih Rp1,3 triliun," tandas Sutopo.