 |
| Ekonom Unimus Hardiwinoto menyebut ada Rp3,5 miliar potensi pajak dari kendaraan yang tertunggak, Senin (8/10). |
Semarang-Potensi pajak yang bisa masuk ke pendapatan asli daerah (PAD) Jawa Tengah dari sektor pajak kendaraan, sebenarnya cukup besar. Sebab, setiap tahun jumlah kendaraan yang diproduksi juga banyak dan masyarakat pemilik kendaraan baru juga cukup banyak.
Namun, dari banyaknya kendaraan yang lalu lalang di jalan di Jateng ini belum berimbas pada pemasukan pajak daerah. Bahkan, disinyalir banyak pajak dari sektor kendaraan bermotor tidak terbayarkan.
Ekonom dari Unimus Hardiwinoto mengatakan pajak kendaraan lewat Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebenarnya cukup tinggi, dan bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur atau komponen lainnya.
Menurutnya, data yang didapat berbicara sebaliknya. Banyak masyarakat tidak membayarkan pajak kendaraannya, sesuai dengan peruntukkannya. Akibatnya, pajak kendaraan terutang menjadi semakin besar.
"Data yang saya miliki hanya menyebutkan 3,5 juta kendaraan bermotor belum membayar pajak. Kalau dinominalkan per kendaraannya Rp1 juta itu kurang lebih Rp3,5 miliar. Jadi, solusi penagihannya itu bisa dipermudah, misal ditagih di rumah kalau ada alamatnya atau bisa juga secara online," kata Hardiwinoto saat menjadi pembicara diskusi tentang PAD di Hotel Haris Semarang, Senin (8/10).
Hardiwinoto lebih lanjut menjelaskan, data dari dinas terkait menyebutkan jika jumlah kendaraan di provinsi sebanyak 14-15 juta unit.
"Sebenarnya kalau ada data identitas per unitnya bisa didatangi rumahnya, dan ditagih," ujarnya.
Dengan besarnya tunggakan pajak tersebut, lanjut Hardiwinoto, akan berpengaruh terhadap PAD setempat.
Sementara itu, Kabiro Perekonomian Setdaa Jateng Budiyanto Eko Purwono menambahkan, pada tahun lalu realisasi PAD mencapai Rp12 triliun dan terbanyak berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Menurutnya, 10 BUMD milik Jateng hanya menghasilkan Rp459,040 miliiar. (K-08)
0 komentar:
Posting Komentar